Kasus tiga kabupaten di sumatera utara temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masingmasing individu dan tidak berhubungan atau mewakili lembaga penelitian smeru maupun lembagalembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan smeru. Penelitian di 9 daerah otonom baru ini menyimpulkan bahwa secara umum. Arti penting program legislasi daerah bagi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagaimana dikutip dari the liang gie, 1968 tujuannya untuk mencapai stabilitas dan efisiensi pemerintahan di daerah hoessein, 1995. Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Studi evaluasi ini disusun oleh direktorat otonomi daerah, bappenas, dalam rangka memperoleh gambaran tentang kinerja daerah otonom baru yang terbentuk pada thaun 2001 2003, yang difokuskan dalam bidang ekonomi, keuangan daerah, pelayanan publik, aparatur pemerintah daerah, dan rentang kendali. Penyusunan program legislasi daerah yang partisipatif. Permasalahan pelayanan publik pada pemerintah daerah oleh. Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan dan pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien. Otonomi teritorial yang riil dan seluasluasnya, serta menjalankan. Halaman tulisan jurnal isimateri jurnal untuk melihat keberhasilan pelaksanaan. Davy nuruzzaman abstraksi desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Demokrasi, otonomi daerah, good governence, ham dan masyarakat madani.
Persoalan saat ini adanya pengkaplingan batasbatas territorial oleh pemerintah daerah dalam menyikapi implementasi desentralisasi dan. Akibatnya adalah keterlambatan pihak pemda untuk mempersiapkan diri menghadapi otonomi daerah. Adapun metode yang digunakan dalam pengujian adalah persamaan struktural dengan laporan pemeriksaan bpk dari. Otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan. Jurnal ilmu administrasi, volume v, nomor 3, september. Jurnal otonomi daerah national library of australia. Transfer of management ditafsirkan transfer of power oleh iwan b. Fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji faktor penentu kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi harus dilakukan dengan model keindonesiaan lay, 2001. Pelaksanaan penyusunan program legislasi daerah kota surakarta untuk menunjang fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarta.
Center for international forestry research, bogor, indonesia. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus turut mengedepankan kekhasan masingmasing daerah. Pembinaan sdm agribisnis ini mengisyaratkan kepada kita. Studi proses pelaksanaan dan dampak otonomi daerah. Penambahan penyerahan urusan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Esensi dari proses check and balances akan bermuara pada kemampuan di daerah untuk menjalankan prinsip good governance dan berfungsi sebagai public servant bagi masyarakat.
Hemat saya, kedua rujukan itu tidak terlalu banyak membantu peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan otonomi khusus tersebut melalui penetapan suatu undangundang otonomi khusus bagi provinsi irian jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Pdf on oct 1, 2015, natal kristiono and others published diktat otonomi daerah find, read and cite all the research you need on researchgate. I can use acrobat distiller or the acrobat pdfwriter but isumatera consider your universitas utara product a lot easier to use and much preferable to adobes a. Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas. Manajemen aset daerah sutaryo jurusan akuntansi fe. Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara.
Otonomi daerah pasal 7 daerah berhak, berwewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku. Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan. Jurnal akuntansi dan keuangan volume 3, nomor 1, februari 20 issn. Jurnal akuntansi dan keuangan volume 7, nomor 2, september 2008, hlm. Kasus tiga kabupaten di sulawesi utara dan gorontalo temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masingmasing individu dan tidak berhubungan atau mewakili lembaga penelitian smeru maupun lembagalembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan smeru. Disamping itu perkembangan otonomi daerah diharapkan nanggroe aceh darussalam menjadi provinsi yang benarbenar mampu membangun kembali tata pemerintahan dengan baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu ta 19931994 2000 ratarata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan ratarata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituang kan di dalam pasal 1, angka 4, uu no. Jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah vol. Otonomi daerah berlaku di indonesia berdasarkan uu 221999 direvisi menjadi uu 322004 tentang pemerintahan daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintahan daerah eksekutif dengan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah legislatif. Implementasi pelayanan publik dalam era otonomi daerah.
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor. Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, produk hukum daerah. Faktorfaktor yang mempengaruhi perencanaan dalam perumusan target pendapatan asli daerah masih lemah, pengawasan lemah, sumber daya manusia belum memadai. Jurnal ilmu administrasi, volume v, nomor 3, september 2008, hal. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Peran pemerintah daerah dalam mendorong potensi indikasi. Irawan abstak upaya serius untuk melakukan desentralisasi di indonesia dimulai pada masa. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumbersumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri. Undangundang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dengan uu no. Sektor pendidikan di kota surakarta brahmantio isdijoso dan tri wibowo bulan november 2000, atau hanya selang dua bulan sebelum jadwal pelaksanaan otonomi daerah januari 2001. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengusahaan hutan di kabupaten manokwari. Faktor penentu kinerja pemerintah daerah ahyaruddin.
Kerangka pemikiran bersifat normatif dan melebar ke diskusi soal desentralisasi, padahal objek kajian seharusnya berfokus pada. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah otonomi daerah melalui undangundang uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kedua, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada daerah provinsi. Jispar, jurnal ilmu sosial, politik dan pemerintahan. Issn 20896123 82 tinjauan pustaka otonomi daerah menurut undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan. Langkahlangkah penyusunan buku persyaratan sebagai prasarat pendaftaran produk indikasi geografis, jurnal litigasi vol 16 no 1, universitas pasundan. Munajat abstract the qualitiy of human resources in agribusiness sector is very important in activating district economy in autonomy era today. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam. Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999, pemerintah daerah selain memiliki kewenangan yang. Penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah ditetapkan denganperaturan pemerintah. Ketiga, otonomi daerah menganut sistem otonomi luas. Hakikat otonomi daerah indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk. Implikasi perubahan kebijakan otonomi daerah terhadap.
Perubahan kebijakan otonomi daerah dan pemanfaatan ruang kehutanan 15 4. But clearly just started in 1974 published of law no 51974. Analisis kebijakan fiskal pada era otonomi daerah studi kasus. Studi evaluasi penataan daerah otonom baru tahun 2008. Departemen dalam negeri 2005, khususnya pusat litbang otonomi daerah melakukan penelitian dengan judul efektifitas pemekaran wilayah di era otonomi daerah.
1571 977 1473 178 1512 1438 1219 1464 788 536 1260 299 740 473 599 1484 1380 772 7 1003 230 723 1395 1462 1308 1493 1534 1368 518 108 1123 1156 1317 1400 494 962 675